Bentuk dan Sistem Pemerintahan Prancis

53e3dc44425aa514f1dc8460962a3f7f1d37d8f85257714e7d2d7ed4964e_640_france

Prancis merupakan negara yang memiliki sejarah cukup panjang, salah satunya dengan berubahnya sistem pemerintahan Prancisselama beberapa periode. Berikut in merupakan ulasan singkat sejarah mengenai sistem pemerintahan negara tersebut, berikut dengan bentuk pemerintahan yang mengikuti setelahnya.

Sejarah Sistem Pemerintahan Prancis

Prancis terkenal karena revolusi yang pernah dialaminya dan membuatnya menjadi negara yang memiliki sejarah sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan rangkaian sistem pemerintahan yang pernah dilalui oleh Prancis sepanjang masa berdirinya.

sistem pemerintahan prancis yang kompleks menara eiffel
  • Kerajaan (Pra 1789)

Sebelum terjadinya revolusi, Prancis memiliki bentuk pemerintahan kerajaan dengan seorang raja yang memerintah. Terdapat tiga golongan rakyat yang hidup dan tinggal di Prancis pada saat itu, yakni rakyat biasa, kalangan aristokrat, dan kalangan agamawan.

Banyak kebijakan raja saat itu yang merugikan rakyat, sehingga sebagian besar dari mereka mulai menentangnya. Setelah raja mengadakan forum temu antar golongan yang disebut sebagai Etats Generaux, revolusi Prancis dimulai.

  • Dewan Konstituante

Di tahun 1789 sampai 1791, Majelis Nasional menolak keputusan raja, yang berakibat mereka dibubarkan oleh raja. Namun, majelis enggan untuk bubar dan mengganti namanya menjadi dewan konsitutante.

Dewan konstituante menjadi sistem pemerintahan Prancis selama 2 tahun saja, karena setelah Raja mundur, rakyat menyerang penjara Bastile. Penjara tersebut merupakan penjara yang menjadi lambang kekuasaan absolut. Selepas kerusuhan yang terjadi di Prancis tersebut, raja harus mendiskusikan berbagai kebijakan dengan Majelis Legislatif yang terpilih.

Hal tersebut dikarenakan dewan konstituante telah merancang konstitusi, yang kemudian disetujui oleh raja. Konsitusi Prancis kemudian disetujui di tahun 1789 oleh raja, dan Prancis berubah menjadi negara monarkhi konstitusional.

  • Masa Legislatif (1791 – 1792)

Walaupun sistem pemerintahan sudah berubah, namun rakyat belum banyak mendapatkan perubahan nasib. Kemudian muncul kembali keinginan untuk melakukan pemberontakan karena legislatif pun dikuasai oleh kalangan borjouis. Raja yang ketakutan kemudian melarikan diri ke Varennes.

Rakyat menganggap hal tersebut sebagai sebuah pengkhianatan, kemudian membawanya kembali ke Paris. Setelah revolusi terjadi, koalisi Austria-Prussia terbentuk, dan melawan Prancis yang dinilai berbahaya karena terdapat revolusi di dalamnya.

Sistem pemerintahan Prancisini tidak bertahan lama, karena walaupun mereka bisa membendung serangan Austria-Prussia, rakyat tidak puas dengan sistem pemerintahan yang ada. Di tahun 1792, pemerintahan berganti menjadi Konvensi Nasional dimana pimpinan ada di tangan rakyat.

  • Konvensi Nasional (1792-195)

Prancis yang sistem pemerintahannya kerajaan, diubah menjadi republik. Legislatif dikuasai oleh rakyat, sedangkan eksekutif dipegang oleh komite keamanan publik. Raja dihukum mati karena ia dianggap bersekongkol oleh Prusia untuk menggulingkan monarkhi.

Setelahnya kepemimpinan diktator berlaku, dimana Maxmillian Roberspierre merebut pemerintahan dan membunuh banyak orang. Pembunuhan dilakukan pada mereka yang dianggap kontra revolusi tanpa adanya pengadilan.

Sistem pemerintahan ini tidak bertahan lama karena Golongan Jacobin memberontak dan mengeksekusi Robbespierre. Tampuk kepemimpinannya berakhir pada 1794 dan pelantikan sistem pemerintahan baru dilakukan, yakni dengan membuat konstitusi baru di tahun 1795.

  • Masa Direktori (1795 – 1799)

Selanjutnya dewan pimpinan pusat yang terdiri dari kaum borjuis memberikan gambaran kepada masyarakat Prancis terkait dengan kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang baik. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan lancar, sebab golongan Jacobin yang tersisa cukup radikal.

Selain sistem pemerintahan Prancis yang baik, rakyat Prancis juga menginginkan sosok pemimpin yang kuat. Napoleon saat itu datang cukup mengambil atensi publik, sebab ia dianggap mampu mendamaikan Prancis.

Setelah di tahun 1815 kekuasaan Napoleon berakhir dan rakyat kembali rindu pada masa kekuasaan raja-raja. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kaum aristokrat untuk menduduki tahta kerajaan.

Setelahnya, Prancis menjadi negara yang berubah lagi sistem pemerintahannya di tahun 1958 untuk menggunakan sistem pemerintahan republik. Dari berbagai sistem pemerintahan yang ada, Prancis sudah mengubah bentuk pemerintahannya sebanyak 5 kali.

Demikianlah sejarah sistem pemerintahan Prancis dari mulai terjadinya revolusi sampai sekarang. Di abad ke-20, Prancis menjadi salah satu negara yang menjadi kiblat sistem pemerintahan selain Belanda yang membentuk koloni di tanah jajahannya. Saat ini Prancis terkenal karena menjadi negara yang memiliki asas kebebasan berpendapat yang kuat.

Jatmiko Prakasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *